Search
Now showing items 1421-1430 of 2848
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN (Studi Putusan No.08/Pid.B/2013/PN.GS)
(2016-08-12)
ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN PENYERTAAN
(Studi Putusan No.08/Pid.B/2013/PN.GS)
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan No. 40/Pid.B/2013/PN. Lsm)
(2016-10-08)
Perbuatan seorang Notaris yang melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan akta di mana perbuatan ini sangat bertentangan dengan sumpah jabatannya yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana kasus yang di sengketakan ...
ANALISIS PUTUSAN PEMIDANAAN TERHADAP PENGURUS CV ATAS TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN TANPA IZIN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA
(2015-10-10)
Melalui sektor pertambangan, Indonesia akan mendapatkan devisa Negara yang besar untuk membangun bangsa ini. Namun kegiatan pertambangan masih tidak memenuhi kriteria seperti yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DISERTAI DENGAN KEKERASAN (STUDI PUTUSAN NO.945/Pid.B/2011/PN.TNG)
(2015-01-30)
Jenis kejahatan pencurian yang disertai dengan tindak kekerasan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering ditemukan dalam masyarakat. Kejahatan pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ...
KEWENANGAN PENYIDIK KEJAKSAAN UNTUK MEMBUKA RAHASIA TABUNGAN NASABAH DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG BERSUMBER DARI TINDAK PIDANA KORUPSI ( Di Kejaksaan Negeri Medan)
(2016-10-07)
The times and technology has brought a very significant impact on the economic development , including the State Indonesia . Economic development is characterized by the increasing velocity of money is going . In order to ...
PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SATUAN KERJA PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH (SKPKD) PEMERINTAH KOTA MEDAN
(2014-06-11)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah sistem akuntansi pemerintahan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yakni pada dinas pendapatan Kota Medan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 71 ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG TANPA HAK MENANGKAP DAN MEMPENIAGAKAN SATWA YANG DI LINDUNGI DALAM KEADAAN HIDUP SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI PUTUSAN No.709/PID.B/2012/PN.BWI)
(2016-10-16)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:709/P ...
JURIDIS REVIEW IMPLICATIONS TRADING SETTINGS IN THE FRAMEWORK OF ASEAN ECONOMICS 2015 ON TRADE LAW IN INDONESIA. ACCORDING TO LAW NUMBER 7 YEAR 2014 ABOUT TRADE
(2017-09-12)
Trade comes from the word trade. According to Indonesia Dictionarythe definition of a trade word is a work related to selling and buying goods for profit. Service Trade is an invisible trade which is an inter-state trade ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DIREKTUR PERSEROAN TERBATAS ATAS TINDAK PIDANA HAK CIPTA DALAM BIDANG MULTIMEDIA (STUDI PUTUSAN NOMOR448/Pid.B/PN.BPP)
(2015-09-17)
Indonesia menerima dan mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana sekalipun pada dirinya tidak memiliki kalbu namun dapat pula dibebani dengan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban pidana korporasi sebagai sabyek ...
PEMIDANAAN PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DAN PENCUCIAN UANG (Studi Putusan No.1513K/Pid.Sus/2013)
(2016-09-28)
Perkembangan tindak pidana yang ada pada saat ini sangatlah meresahkan bagi masyarakat, sehingga dalam hal ini pemerinah dituntut untuk lebih memperhatikan masalah tersebut agar tindak pidana yang terjadi saat ini dapat ...