Show simple item record

dc.contributor.authorSinambela, Frans Pribadi
dc.date.accessioned2019-07-03T05:58:35Z
dc.date.available2019-07-03T05:58:35Z
dc.date.issued2018-10-12
dc.identifier.urihttp://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/2513
dc.description.abstractBerbagaiupayadilakukanolehpemerintahuntukmeningkatkanpenerimaan yang bersumberdaripajakdenganmenggunakanself assessment systempadatahun 1983 dalamperpajakan Indonesia, Menurut H. Bohari (2003) mengatakanbahwawajibpajaktidaklagidipandangsebagaiobjekdalamself assessment system, tetapimerupakansubjek yang harusdibinadandiarahkan agar sadardalammemenuhikewajibankenegaraannya. Sistemself assessmentdapatberjalandenganbaikjikapemerintahdalamhalini DJP menjalankanketigafungsinyayaituPenyuluhan (dissemination), Pelayanan (tax service) danpenegakan hukum (law enforcement) secaraoptimal . Untukmenggali penerimaan negara darisektor perpajakan dibutuhkan upaya-upaya nyata, sertadii mplementasikan dalambentuk kebijakanpemerintah. Upaya-upayatersebutdapatberupaintensifikasimaupunekstensifikasiperpajakan.IntensifikasipajakdapatberupapeningkatanjumlahWajibPajak (WP) maupunpeningkatanpenerimaanpajakitusendiri.Upayaekstensifikasidapatberupaperluasanobjekpajakyang selama in belumtergarap.Untukmengejarpenerimaanpajak, perludidukungsituasisosialekonomipolitik yang stabil, sehinggamasyarakatjugabisadengansukarelamembayarpajaknya.Pemerintahtentudiharapkandapatmempertimbangkankembalikebijakanperpajakan yangbisamenarikminatmasyarakatmenjadiwajibpajak.Demikianjuga, salahsatukebijakan yang perludipertimbangkanadalahdiberikannyatax amnesty ataupengampunanpajak.en_US
dc.subjectTAX AMNESTYen_US
dc.subjectPENERIMAAN PAJAKen_US
dc.subjectKANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHEen_US
dc.titlePENGARUH TAX AMNESTY TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA KABANJAHEen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record