ANALISIS PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA UTARA

Abstract

Pemerintah adalah pengelola sumber daya publik bukan untuk memperoleh laba melainkan memberikan pelayanan kepada masyarakat.Untuk itu pemerintah dapat memberikan bukti pertanggungjawabannya atas sumber daya yang dikelola.Sebelum berlakunya paket undang-undang dibidang keuangan Negara. Wujud dari pertanggungjawaban itu sendiri adalah informasi aliran kas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sesuai dengan format anggaran yang disahkan oleh legislatif tanpa menyertakan informasi tentang posisi kekayaan dan kewajiban pemerintah. Reformasi sektor publik disertai adanya tuntutan demokrasi menjadi salah satu fenomena global di Indonesia.Pemerintah dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pemerintah termasuk di bidang pengelolaan keuangan daerah.Salah satu dampak dari reformasi sektor publik yaitu otonomi daerah.Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan.Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan,