ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHAN BATU

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu dan untuk mengetahui perbandingan kinerja keuangan selama tahun 2010 – 2017. Masalah yang dibahas pada penelitian ini adalah: Bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu ? Berdasarkan hasil analisis dan evaluasi yang telah dikemukakan maka dibuat kesimpulan sebagai berikut: 1) Tingkat kemandirian keuangan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu menunjukkan pola hubungan yang instruktif, hal ini berarti bahwa pemerintah Kabupaten Labuhan Batu hanya menjalankan amanat dan kebijakan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan provinsi sehinggga belum mampu mengatur rumah tangganya sendiri. 2) Tingkat efektivitas keuangan pemerintah Kabupaten Labuhan Batu sudah tergolong sangat efektif. Berarti pemerintah Kabupaten Labuhan Batu telah berhasil merealisasikan pendapatan asli daerah dan pendapatan non asli daerah seperti dana perimbangan pemerintah pusat dan provinsi melalui dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan bantuan keuangan lainnya. 3) Tingkat efisiensi pemerintah Kabupaten Labuhan Batu kurang efisien. Pemerintah cenderung menggunakan seluruh anggaran belanja yang ada. 4) Tingkat keserasian belanja pemerintah Kabupaten Labuhan Batu mengalami fluktuasi, yaitu terkadang naik dan terkadang menurun. Tetapi masih dalam kategori cukup serasai yaitu > 40 – 60 %. Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut: Pemerintah Kabupaten Labuhan Batu diharapkan untuk lebih memperhatikan, mengakomodir, memanfaatkan dan memberdayakan sumber-sumber PAD yang dimiliki daerah ketika menyusun anggaran pendapatan seperti pemanfaatan sumber-sumber retribusi, pengembangan potensi-potensi alam sehingga mampu mendorong pencapaian realisasi pendapatan asli daerah yang optimal dan meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat dan provinsi. Pemerintah hendaknya tidak selalu mengandalkan sumber-sumber pendapatan non PAD, seperti yang selama ini terjadi untuk mengurangi tingkat ketergantungan terhadap pihak luar. Oleh karena itu, upaya menciptakan sumber-sumber baru pendapatan asli daerah perlu mendapat perhatian dan keseriusan di masa mendatang. Pemerintah diharapkan agar mampu meniru dan menerapkan prinsip manajemen berbasis kinerja, guna menekan jumlah pengeluaran belanja daerah yang dinilai