ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM PENGELOLAAN APBD

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan Tahun 2012-2016 dilihat dari : (1) Rasio Pertumbuhan, (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, (5) Rasio Efektivitas PAD, (6) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan (7) Rasio Keserasian. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan kepustakaan. Metode analisis data yang digunakan comperative dan rasio dengan rumus: Rasio Pertumbuhan, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah, Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efisiensi Keuangan Daerah, dan Rasio Keserasian. Hasil analisis menunjukkan bahwa Kinerja Keuangan Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kota Medan dilihat dari (1) Rasio Pertumbuhan Pendapatan, PAD, Belanja Operasi dan Belanja Modal masing-masing sebesar 10%; 9%; 9%; dan 8% (2) Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dapat dikategorikan cukup, karena dalam skala 30,01-40,00% rata-ratasebesar 36% (3) Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah dapat dikategorikan sangat tinggi, karena dalam skala interval >50% rata-ratasebesar 64% (4) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pola hubungannya masih tergolong dalam pola hubungan partisipatif karena dalam skala 50%-75% rata-rata sebesar 57% (5) Rasio Efektivitas PAD efektivitas kinerja keuangan Kota Medantidak efektif karena efektivitasnya di bawah 100% dengan rata-rata 79%. (6) Rasio Efisiensi Keuangan Daerah dapat dikatakan kurang efisien karena dalam skala 90%-100% rata-rata sebesar 100% (7) Rasio Keserasian diketahui bahwa rata-rata belanja operasi daerah yaitu sebesar 80% karena dalam skala 60-90% dibandingkan dengan rata-rata belanja modal sebesar 20% karena dalam skala 5-20% sehingga dapat dikatakan Pemerintah Daerah masih kurang memperhatikan pembangunan daerah.