• TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA (INFORMAL) DISABILITAS MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG CIPTA KERJA 

  SIMANGUNSONG, YESSY PRADITHA (2024-11-05)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan yang diberikan terhadap pekerja (Informal) disabilitas berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dan Untuk mengetahui bagaimana tindakan ...

• ANALISIS YURIDIS HUBUNGAN INDUSTRIAL ATAS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) SECARA SEPIHAK 

  LUBIS, SAFRIL FRANSISCUS (2024-11-05)

  Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Banyak faktor yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja ...

• ANALISIS AKIBAT HUKUM KEPAILITAN DEBITUR TERHADAP PERJANJIAN SEWA MENYEWA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYAR UTANG 

  WARUWU, YOSEPHINA (2024-11-05)

  Penelitian ini bertujuan agar mengetahui akibat – akibat hukum yang dialami oleh debitur yang pailit terhadap perjanjian sewa-menyewa menurut UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaa Kewajiban Pembayar Utang. ...

• TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PENYETORAN SEJUMLAH UANG KE KAS NEGARA YANG PEMILIKNYA TIDAK DIKETAHUI KEBERADAANNYA (AFWEZIGHEID) OLEH BALAI HARTA PENINGGALAN MEDAN 

  ZENDRATO, TERESIA DWINIWASTI (2024-11-05)

  Ketidakhadiran (afwezigheid) adalah suatu kondisi dimana seseorang tidak diketahui keberadaannya. Balai Harta Peninggalan (BHP) ditugaskan untuk menjadi wali dari si tidak hadir dan melakukan pengelolaan harta kekayaan ...

• TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN JASA TENAGA KERJA INDONESIA TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) YANG TIDAK MENDAPATKAN PEKERJAAN DI LUAR NEGERI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2004 TENTANG PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) DI LUAR NEGERI 

  SITORUS PANE, IMMANUEL GERALDO (2024-11-05)

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan jasa tenaga kerja Indonesia (PJTKI) apabila tenaga kerja yang ditempatkan ke luar negeri tidak mendapatkan pekerjaan berdasarkan ...

View more