KEWENANGAN PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN PELECEHAN SEKSUAL

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan diversi terhadap anak yang dilakukan oleh penyidik didalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan dan juga untuk mengetahui kendala- kendala yang dihadapi penyidik dalam melakukan diversi terhadap anak pelaku tindak pidana pelecehan seksual khususnya di wilayah Polrestabes Medan. Metode Penulisan yang digunakan penulis yaitu, metode penulisan yuridis empiris yang artinya, penulis melakukan penelitian dengan mengambil fakta-fakta yang ada pada Polrestabes Medan. Dengan menggunakan bahan hukum primer yaitu untuk menyaring data-data yang terkait dengan penelitian ini maka dilakukan penelitian secara langsung dengan cara wawancara penyidik Polrestabes Medan, dan bahan hukum sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat dan memahami berbagai literatur yang berhubungan dengan materi penelitian. Hasil penelitian di Polrestabes Medan bahwa Pelaksanaan diversi dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya. Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa kerugian, penyerahan kembali kepada orang tua/wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan atau pelayanan masyarakat. Kendala-kendala yang dihadapi dalam melakukan diversi yaitu tidak ada titik temu antara kedua belah pihak yang berperkara, pihak korban memilih untuk melanjutkan perkara, dan penyidik masih sedikit yang mengikuti pelatihan tentang keadilan restoratif.