Search
Now showing items 201-210 of 217
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. (Studi Putusan No:25/Pid/TPK/2015/PT.DKI)
(2016-10-14)
Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan ...
ANALISIS PEMIDANAAN SEORANG PERANTARA YANG MENEMPATKAN, MEMBIARKAN, MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN ATAU TURUT SERTA MELAKUKAN EKSPLOITASI SECARA EKONOMI DAN/ATAU SEKSUAL TERHADAP ANAK. (STUDI PUTUSAN NO.459/PID.SUS/2015/PN.PDG)
(2016-09-24)
Tindak Pidana eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak merupakan suatu kejahatan yang dilakukan terhadap anak, karena anak merupakan sosok yang lemah dan tidak berdaya tanpa adanya perlindungan dari orang ...
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ANAK SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan NO.01/PID.SUS-ANAK/2014/PN KRG)
(2016-10-12)
Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggungjawab orangtua, yang tidak boleh diabaikan menurut Pasal 45 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Pokok-Pokok Perkawinan yang menetapkan:
1. Kedua orang tua wajib memelihara dan ...
PROSEDUR PELAKSANAAN PENANGGUHAN PENAHANAN DALAM TINDAK PIDANA PECURIAN (STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)
(2016-10-10)
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tata cara pengajuan permohonan penangguhan penahanan dalam tindak pidana pencurian di Kepolisian Resort Kota Medan. Syarat dan jaminan yang diberikan penyidik kepada tersangka ...
Tinjauan Yuridis Pidana Mati Terhadap Bandar Narkotika (Studi Putusan Nomor 2267/Pid.Sus/2012/PN.JKT.BAR.)
(2016-09-15)
Berdasarkan uraian yang terdapat dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika.
Dalam skripsi ini ...
PENERAPAN SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG (STUDI PUTUSAN NOMOR 1454/K/PID.SUS/2011)
(2016-10-03)
Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa, system pembuktian terbalik merupakan system pembuktian yang berada ...
PENERAPAN HUKUM PIDANA MILITER TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (STUDI PUTUSAN NO. 295K/MIL/2014)
(2016-10-18)
Hukum Militer sebagai subsistem dari sistem Pertahanan Keamanan Negara perlu mengatur secara tegas mengenai oprasionalisasi dari tatanan kehidupan Bela Negara yang melahirkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta. Tatanan ...
PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI TERHADAP NARAPIDANA MILITER (STUDI DI PEMASYARAKATAN MILITER MEDAN)
(2016-10-15)
Salah satu hak dari narapidana adalah mendapatkan remisi, pemberian remisi narapidana merupakan sebuah cara yang dilakukan pemerintah kepada para narapidana untuk memasyarakatkan narapidana. Remisi narapidana harus ...
DASAR PERTIMBANGAN SYARAT FORMIL DAN SYARAT MATERIL HAKIM DALAM MENGHUKUM PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DISERTAI DENGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA ( Studi Putusan No: 1195 K/ Pid.Sus/2014
(2016-09-12)
Tujuan utama penulis skripsi ini adalah mengetahui bentuk dasar pertimbangan syarat formil dan syarat materil hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana korupsi yang disertai dengan tindak pidana pencucian uang yang ...
PERANAN BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN (BPOM) DALAM MENGAWASI PEREDARAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR (STUDI DI BADAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN MEDAN)
(2016-10-16)
Di Indonesia telah dibentuk suatu badan yang bertugas untuk mengawasi peredaran obat dan makanan, yakni Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).BPOM dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 166 Tahun 2000 ...