Search
Now showing items 911-920 of 993
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEJALAN KAKI YANG KORBAN CEDERA AKIBAT KECELAKAAN LALU LINTAS JALAN BERDASARKAN UU NO. 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN
(2024-05-28)
Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu peristiwa di jalan yang tidak dapat diduga-duga dan tidak di sengaja yang melibatkan kendaraan atau pengguna jalan yang menyebabkan adanya korban manusia dan kerugian materiil. ...
TINJAUAN YURIDIS PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN PELATIHAN KERJA BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN TERHADAP ANAK
(2024-05-29)
Tinjauan yuridis penjatuhan pidana penjara dan pelatihan kerja bagi anak yang melakukan tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian terhadap anak adalah kajian secara hukum agar pelaku menerima balasan akibat tindak ...
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA
(2024-05-29)
Hak Asasi manusia adalah hak dasar atau kewarganegaraan yang melekat pada individu sejak ia lahir secara kodrat yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat dirampas dan dicabut keberadaannya dan wajib ...
ANALISIS YURIDIS PENYELESAIAN SENGKETA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK MELALUI JALUR AJUDIKASI MAUPUN JALUR LITIGASI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
(2024-05-31)
Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan hukum dan bukan merupakan negara yang berdasarkan pada suatu kekuasaan semata. Pemerintah dalam kedudukannya sebagai eksekutor dalam menjalankan sistem dan tata kelola ...
PENERAPAN PRINSIP RESTORATIVE JUSTICE DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA BERDASARKAN SURAT EDARAN JAMPIDSUS NOMOR: B-1113/F/FD.1/05/2010TENTANG PRIORITAS DAN PENCAPAIAN DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
(2024-05-31)
Pengembalian kerugian keuangan negara adalah suatu prosedur penting untuk memulihkan kerugian. Pengembalian kerugian keuangan negara dengan nilai kerugian relatif kecil dalam Sejampidsus Nomor: B-1113/F/FD.1/05/2010 perlu ...
TINJAUAN YURIDIS KENDALA PELAKSANAAN PUTUSAN DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP
(2024-05-31)
Indonesia adalah negara hukum yang terdapat dalam Undang-Undang 1945 Pasal 1 ayat 3. Penyelenggara pemerintahan berperan penting dalam menentukan tata kelola negara yang baik untuk mencapai cita-cita perjuangan bangsa dalam ...
PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN PELANGGARAN ATAU KERICUHAN DI INDONESIA
(2024-05-31)
Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Adanya kerjasama antar negara satu dan negara lainnya saling mempengaruhi ...
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYELUNDUPAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 276/PID.SUS/2023/PN.DUM
(2024-05-31)
Penyelundupan manusia merupakan salah satu bentuk tindak pidana transnasional yang sering kali dilakukan secara sistematis dan terorganisir dari dalam maupun luar negeri. Selain ancaman penyelundupan manusia yang datang ...
ANALISIS HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA KARTU KREDIT MACET DI INDUSTRI PERBANKAN
(2024-05-31)
Dunia Perbankan memiliki peranan penting dalam perekonomian di Indonesia, dimana hampir seluruh aspek dalam kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dengan lembaga keuangan seperti bank. Kartu kredit merupakan salah satu ...
KEBIJAKAN PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PERJUDIAN
(2024-05-31)
Negara Indonesia merupakan negara yang berdasarakan hukum (rechsstaat) dan bukan negara berdasarkan kekuasaan (machsstaat). Setiap perbuatan dan tingkah laku harus berdasarkan aturan hukum yang berlaku tanpa tebang pilih. ...