Browsing Ilmu Hukum by Issue Date
Now showing items 21-40 of 1185
-
KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)
(2014-08-28)Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam hukum acara ... -
ANALISIS PELAKSANAAN PEMBEBASAN BERSYARAT NARAPIDANA NARKOTIKA ( STUDI DI LAPAS KLAS I TANJUNG GUSTA MEDAN )
(2014-08-29)Di Indonesia setiap narapidana yang menjalani masa hukuman dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan yang dianut dalam Lembaga Pemasyarakatan adalah bertujuan untuk memasyarakatkan setiap narapidana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ORANG YANG MELAKUKAN PEMBUNUHAN BERENCANA (STUDI PUTUSAN NO.71/Pid.B/2013/PN.GS
(2014-08-30)Pembunuhan atau kejahatan yang telah ada sejak zaman dahulu adalah tindak pidana pembunuhan dapat dilakukan dengan berbagai cara antara lain pembunuhan berencana.Pembunuhan berencana adalah pembunuhan yang dilakukan dengan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA HAK ATAS TANAH ADAT DI KABUPATEN NIAS SELATAN MELALUI PUTUSAN PENGADILAN (Studi Kasus : Putusan MA No.2955K/Pdt/2010)
(2014-09-01)Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup manusia. Sering kali karena pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, tanah menjadi objek yang rawan terhadap perselisihan atau sengketa. ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MENYIARKAN ATAU MENJUAL KEPADA UMUM SUATU CIPTAAN TANPA IZIN DARI PEMEGANG HAK CIPTA (Studi Kasus Putusan No. 199/Pid.Sus/2012/PN.LMJ)”.
(2014-09-12)Dalam konteks Negara Indonesia, perlindungan HKI telah diakonmodir melalui perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Merek, dan perundang-undangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 902K/PID.SUS/2010)
(2014-09-14)Yang dapat menjadi ‘subjek’ pelaku tindak pidana adalah ‘manusia’ yakni orang perorangan atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang atau pelaku ... -
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PENCEMARAN LINGKUNGAN OLEH PELAKU USAHA DAGANG (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR : 2786/PID.B/2006/PN.SBY jo PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR : 997/K/PID.SUS/2009
(2014-09-15)Akhir-akhir ini kualitas lingkungan hidup semakin menurun dan telah mengancam kelangsungan perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya, menurunnya kualitas lingkungan hidup salah satunya diakibatkan oleh pemanasan ... -
TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG DILAKUKAN OLEH APARAT KEPOLISIAN UNTUK MENGUNGKAPKAN TERJADINYA SUATU KEJAHATAN (Studi Putusan No: 405/Pid.B/2012/PN,Kdi)
(2014-09-17)Dewasa ini tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepolisian sudah sering terjadi dalam lingkungan jabatannya diantaranya pada saat mengungkapkan kejahatan.Adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ... -
TINJAUAN YURIDIS ATAS TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH OKNUM TNI (Studi Putusan NO.10-K/PM.III-14/AD/III/2012)
(2014-09-17)Aparat negara merupakan pasukan militer suatu negara sebagai benteng pertahanan negara yang bertugas sebagai personil penegak hukum dan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. Aparat negara yang dimaksud tersebut ... -
TINDAK PIDANA MENGGUGURKAN KANDUNGAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Putusan Nomor:15/Pid.B/2013/PN.Kefa)
(2014-09-18)Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim kepada pelaku pengguguran kandungan secara bersama-sama. Dalam penulisan ini Penulis menggunakan penelitian hukum ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009
(2014-09-18)Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Pasca krisis ekonomi, konsumsi ... -
PENERAPAN SISTEM PEMIDANAAN DUA JALUR (DOUBLE TRACK SYSTEM) DALAM TINDAK PIDANA PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (ANALSIS PUTUSAN MA NO.862K/PID.SUS/2010)
(2014-09-18)Menurut konteks hokum pidana lingkungan, badan hukum atau korporasi juga dapat melakukan berbagai perbuatan yang melanggar aturan dalam hukum lingkungan. Badan hukum (korporasi) ini juga dapat melakukan pencemaran lingkungan ... -
AKIBAT HUKUM PERDAMAIAN TERHADAP PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NO. 1104 K/PID/2009)
(2014-09-18)Hukum dan masyarakat sangat berkaitan erat, seperti adigium lama dimana ada masyarakat disitu ada hukum. Perdamaian adalah suatu perjanjian dengan mana kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara. Dalam hukum tindak pidana ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA (Studi Putusan No. 18/Pid.B/2012/PN.BT)
(2014-09-18)pidana didalam hukum pidana Belanda mengenal istilah strafbaar feit, dan terkadang juga delik yang brasal dari bahasa Latin yaitu Delictum. Tindak pidana Negara-negara anglo-saxon memakai istilah offense atau criminal act ... -
KEDUDUKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TERJADINYA KEJAHATAN PENGANCAMAN MELALUI ALAT TELEKOMUNIKASI. (Studi Putusan No.231/Pid.B/2013/PN.Siak.)
(2014-09-19)Perkembangan jenis media telekomunikasi semakin hari semakin meningkat. Keberadaan handphone sendiri sebagai salah satu alat komunikasi dewasa ini bayak digunakan oleh masyarakat awan diseluruh dunia. Kejahatan yang semakin ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS BADAN USAHA YANG BERBADAN HUKUM DALAM PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP (STUDI PUTUSAN NO. 1542K/PID.SUS/2008/MA)
(2014-09-19)Pembangunan adalah upaya sadar yang dilakukan oleh manusia untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, namun tanpa disadari pembangunan sering bersentuhan dengan lingkungan, yang mengakibatkan terhadap berkurangnya daya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163K/PID.SUS/2010)
(2014-09-19)Pembangunan ekonomi dibidang industri kerap sekali memunculkan dampak terhadap pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sejak 1982, Indonesia mengatur masalah pengolahan lingkungan hidup melalui Undang-Undang ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP UNSUR TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (StudiPutusan Nomor : 2101 K/PID.SUS/2011)
(2014-09-21)Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (Rechtstaat), tidak berdasarkan atas kekuasaaan belaka (Machstaat).Perubahan kondisi sosial masyarakat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MEMPRODUKSI FILM PORNOGRAFI SEBAGAI MATA PENCAHARIAN (Putusan Nomor:31/Pid.Sus/2013/PN.Prob)
(2014-09-21)Penyebarluasan pornografi di Indonesia sudah sangat merajalela , didukung dengan berbagai alat-alat teknologi. Pornografi tentu memberikan efek yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Pornografi juga merusak norma-norma ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENDIRIKAN USAHA PERINDUSTRIAN TANPA IZIN USAHA INDUSTRI (Studi Putusan No. 23 / PID. B/2014/PN. BLT)
(2014-09-21)Dewasa ini pembagunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah telah berkembang pesat. Seiring dengan perkembangan ekonomi adalah berdirinya banyak badan usaha industri. Setiap badan usaha industri yang akan menjalankan ...