Hukum: Recent submissions
Now showing items 961-980 of 1669
-
ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PORNOGRAFI YANG MEMPERBANYAK, MENGGANDAKAN, MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI (Studi Putusan Nomor:273/Pid.B/2020/PN Amb)
(2021-12-10)Tindak Pidana Pornografi adalah Perbuatan dengan segala bentuk dan caranya mengenai dan yang berhubungan dengan gambar,sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergrerak, animasi, kartun, percakapan, gerak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU KECELAKAAN LALU LINTAS KARENA KELALAIANNYA YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA (Studi Putusan Nomor 823/Pid.Sus/2018/PN Smg).
(2021-12-10)Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geen straf zander schuld), tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, ... -
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP (Studi Putusan No.288/Pid.Sus/LH/2019/PN.Tpg)
(2021-12-10)Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku yang melakukan perusakan lingkungan hidup. Penegakan hukum dijadikan sebagai aturan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup dengan berpedoman pada UU No 32 Tahun 2009 ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PENGEDAR MATA UANG PALSU (STUDI PUTUSAN NOMOR 86/PID.SUS/2020/PN.TGL)
(2021-12-10)Uang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Kebutuhan menghendaki adanya alat pembayaran yang memudahkan pertukaran barang agar pekerjaan dapat lebih mudah. Di dalam sejarah peradaban manusia, uang telah menjadi ... -
PERANAN JAKSA SELAMA PROSES PERADILAN DALAM MEMBUKTIKAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
(2021-12-10)Konsep negara hukum yang di miliki di indonesia memiliki fungsi penegakan hukum yang dimiliki peranan penting, karena merupakan usaha untuk menegakan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada melalui sistem peradilan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BENTUK BUKAN TANAMAN (Studi Putusan Nomor 844/PID.SUS/2019 PT SBY)
(2021-12-10)Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pertanggungjawaban Pidana pelaku penyalahgunaan narkotika golongan I bentuk bukan tanaman berdasarkan putusan Nomor.844/Pid.Sus/2019/PT SBY. Penelitian ini menggunakan ... -
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENGALAMI KEKERASAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN ANAK DIBAWAH UMUR (STUDI PUTUSAN NO.1/PID.SUS/Anak/2020/PN Tli)
(2021-12-10)Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelaku tindak pidana kekekerasan seksual. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang sangat berbahaya dan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK DI BAWAH UMUR YANG DENGAN SENGAJA TURUT SERTA MELAKUKAN ABORSI (Studi Putusan No.19/Pid.Sus-Anak/2019/PN Bjb)
(2021-12-10)Setiap anak berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan kebebasan. Seiring Perkembangan zaman, anak juga sebagai pelaku tindak pidana. Kehidupan bebas dan menyimpang, mempengaruhi perilaku anak seperti ... -
TINDAK PIDANA PEMALSUAN MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2016 (Studi Kasus No : 728/Pid.B/2019/PN Mdn)
(2021-12-10)Pelaksanaan perlindungan hak merek sangat dibutuhkan disebabkan perkembangan zaman yang sedemikian cepat. Hal ini di buktikan dengan perubahan UU merek yang sedemikian cepat, dari Undang-Undang No. 19 Tahun 1992 tentang ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA PELAKU USAHA KARENA KELALAIANNYA MENGGUNAKAN SUMBER DAYA AIR UNTUK KEBUTUHAN USAHANYA TANPA IZIN DARI PEMERINTAH
(2021-12-07)Air merupakan sumber kehidupan bagi manusia, sehingga penggunaan sumber daya air untuk keperluan usaha wajib mendapatkan izin dari pemerintah. Apabila tanpa izin dari pemerintah, maka pelaku usaha tersebut telah melakukan ... -
PENERAPAN PENJATUHAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PEMECATAN DARI DINAS MILITER TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DESERSI
(2021-12-07)Tindak pidana desersi merupakan suatu tindak pidana militer murni yang dilakukan oleh seorang prajurit karena bersifat melawan hukum dan bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu tindak pidana desersi merupakan ... -
URGENSI PENJATUHAN PIDANA TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Putusan Nomor 81/Pid.Sus/Tipikor/2018/Pn.Jkt.Pst)
(2021-12-07)Urgensi penjatuhan pidana terhadap korporasi adalah kewajiban korporasi untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Pertanggungjawaban pidana ini dapat dimintakan kepada korporasi berdasarkan teori-teori ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ... -
PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BAGI ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA DESERSI DALAM WAKTU DAMAI (Studi Putusan Nomor : 26-K/PM 1-02/AD/III/2019)
(2021-12-07)Tindak Pidana Desersi merupakan tidak beradanya seorang militer tanpa izin atasannya langsung, pada suatu tempat dan waktu yang sudah ditentukan oleh dinas, dengan lari dari kesatuan dan meninggalkan dinas kemiliteran, ... -
PEMIDANAAN PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MENYURUH ORANG LAIN MEMBUAT FAKTUR PAJAK YANG TIDAK SEBENARNYA (STUDI PUTUSAN NOMOR 1014/PID.SUS/2018/PN. Jkt. Sel)
(2021-12-07)Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak adalah bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara ... -
ANALISA HUKUM TERHADAP PEREDARAN MASKER MEREK PALSU MELALUI AKUN INSTAGRAM
(2021-10-30)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana seharusnya pengaturan hukum positif terhadap peredaran barang palsu di indonesia (studi peredaran masker palsu melalui akun instagram.) Dan untuk mengetahui bagaimana ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SHOP AKIBAT ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE
(2021-10-30)Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada perubahan dalam bidang ekonomi yang membuat mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung, dan pelaksanaannya sudah memberi ... -
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ONLINE SHOP AKIBAT ADANYA WANPRESTASI YANG DILAKUKAN OLEH PEMBERI JASA ENDORSE
(2021-10-30)Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi berdampak pada perubahan dalam bidang ekonomi yang membuat mekanisme transaksi perdagangan tidak lagi membutuhkan pertemuan secara langsung, dan pelaksanaannya sudah memberi ... -
ASPEK HUKUM PENGGUNAAN TANDA TANGAN DIGITAL DALAM MENYELESAIKAN PENANDATANGANAN DOKUMEN-DOKUMEN BISNIS PERUSAHAAN-PERUSAHAAN YANG DIKEMBANGKAN OLEH PRIVYID
(2021-10-30)Penggunaan tanda tangan digital (TTD) di saat pandemi wabah Virus Covid-19 sekarang ini, manfaatnya sangat dirasakan oleh penggunanya, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia dalam melakukan penandatanganan dokumen-dokumen ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG KESEHATAN
(2021-10-30)Seiring dengan semakin majunya zaman dan perkembangan teknologi, maka semakin banyak juga beban sosial dan beban kriminalitas yang hadir didalam masyarakat. Khususnya dalam cakupan pergaulan yang sangat bebas tentunya ...