Hukum: Recent submissions
Now showing items 901-920 of 1669
-
PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN ANTAR WAKTU DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA (Analisis Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD)
(2022-01-12)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme pemberhentian dan penggantian antar waktu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia serta bagaimana tindakan yang harus dilakukan seorang Anggota Dewan Perwakilan ... -
KEWENANGAN KEPALA DESA DALAM MENJALANKAN TUGAS PEMERINTAHAN BERDASRKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Simbolon Purba Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir)
(2022-01-12)Kewenangan dan tugas kepala desa dalam menjalankan pemerintahan desa merupakan kewenangan dan tugas yang dimiliki kepala desa yang harus dilaksanakan sebagai pemerintah desa Penelitian ini membahas tentang pelaksanaan ... -
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Kasus Di Desa Anjung Ganjang Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan)
(2022-01-12)Munculnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa memperkuat status Desa sebagai pemerintahan terkecil masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan ... -
IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) DI KECAMATAN SORKAM KABUPATEN TAPANULI TENGAH
(2022-01-12)Salah satu program yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurangi beban masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan pokok adalah Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Program ... -
PELAKSANAAN TINDAKAN ADMINISTRASI OLEH PEJABAT PEMERINTAHAN YANG BERAKIBAT PADA HUKUM LAINNYA
(2022-01-12)Skripsi ini mencari jawaban mengenai batasan yang digunakan untuk mengukur tindakan administrasi yang dapat berdampak pada sanksi hukum lain. Hal ini menjadi penting untuk mencegah adanya sanksi hukum lainnya yang terlebih ... -
ANALISA YURIDIS TERHADAP PRAKTEK SKEMA PONZI/MONEY GAME DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN BERBASIS MULTI LEVEL MARKETING
(2022-01-12)Perkembangan dalam perdagangan memberikan dampak positif maupun dampak negatif, dimana salah satu dampak negatifnya yaitu kejahatan yang menjadi marak terjadi di Indonesia beberapa tahun terakhir ini ialah skema ponzi/money ... -
EFEKTIVITAS PENERAPAN PERATURAN TERINTEGRASI DI SEKTOR JASA KEUANGAN SETELAH TERBENTUKNYA OTORITAS JASA KEUANGAN ( STUDI PADA OTORITAS JASA KEUANGAN JAKARTA )
(2022-01-12)Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan menandai dimulainya era baru sistem pengawasan sektor jasa keuangan. UU OJK menata ulang sistem pengawasan sektor jasa keuangan dengan menetapkan beberapa perubahan mendasar sistem pengawasan ... -
KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan)
(2022-01-12)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penulisan skripsi ini dengan ... -
PERANAN KURATOR DALAM PEMBERESAN HARTA PAILIT Studi Putusan (Nomor 28/Pdt.Sus.PKPU/2020/PN Niaga Medan)
(2022-01-12)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui peranan kurator dalam pemberesan harta pailit debitur Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah wawancara dengan kurator yang menangani perkara kepailitan ... -
TANGGUNG JAWAB HUKUM ATAS KETERLAMBATAN PEMBERITAHUAN AKUISISI KEPADA KPPU (Studi Putusan Perkara Nomor : 07/KPPU-M/2018)
(2022-01-12)Indonesia merupakan pasar ekonomi yang telah terintegrasi dengan pasar dunia. Salah satu alasan para pelaku usaha melakukan penggabungan dan pengambilalihan saham adalah demi tercapainya suatu efisiensi. Namun tidak semua ... -
PELAKSANAAN LELANG DI BAWAH TANGAN TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA YANG TIDAK DI DAFTARKAN (STUDI DI BADAN PERKREDITAN RAKYAT (BPR) SOLIDER JLN.VETERAN NO.79 PASAR X, DESA MANUNGGAL LABUHAN DELI, KAB. DELI SERDANG)
(2022-01-12)Salah satu persyaratan untuk mengambil kredit di bank adalah dengan adanya jaminan yang pada umumnya berbentuk sertifikat tanah dan atau bangunannya. Salah satu jenis jaminan yang sering disertakan dalam suatu pemberian ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PELAKU PERDAGANGAN ORANG (Studi Putusan No.337/Pid.Sus/2020/PN Bna)
(2022-01-12)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap pelaku perdagangan orang dan bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang. Dalam penulisan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Warga Negara Asing yang Melakukan Tindak Pidana Memberikan Dokumen yang Tidak Sah pada Pihak Imigrasi (Studi Putusan Nomor 402/Pid.Sus/2020/PN PLK)
(2022-01-12)Warga negara merupakan penduduk sebuah negara atau bangsa berdasarkan keturunan, tempat kelahiran, dan sebagainya, yang mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai warga negara itu, memiliki domisili atau tempat tinggal tetap ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA PADA WAKTU PEMUNGGUTAN SUARA MEMBERIKAN SUARA LEBIH DARI SATU KALI DI SATU TPS “(STUDI PUTUSAN NO. 887/PID.SUS/2019/PN.MKS)”
(2022-01-12)Masih banyaknya Pelanggaran-pelanggaran dalam pemilihan umum masih kerapkali terjadi dilingkungan masyarakat salah satunya yaitu terdapat dalam putusan No, Nomor 887/Pid.Sus/2019/PN.Mks, yang mana pada unsur tindak pidananya ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG DENGAN SENGAJA DAN TANPA HAK MENYEBARKAN MUATAN YANG MELANGGAR KESUSILAAN MELALUI INTERNET (STUDI PUTUSAN NO.380/PID.SUS/2019/PN.SMN)
(2022-01-12)Perkembangan teknologi saat ini sangat berdampak bagi kehidupan sosial, dampak yang ditimbulkan tidak selamanya positif, sehingga ini sangat berpengaruh dengan tatanan nilai-nilai kehidupan sosial dalam masyarakat. Perbuatan ... -
PENEGAKAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORN MELALUI MEDIA SOSIAL WHATSAPP DENGAN VIDEO CALL (Studi Putusan No. 141/Pid.Sus/2020/PN.Pwt)
(2022-01-12)Penegakan hukum merupakan suatu persoalan yang dihadapi oleh setiap masyarakat. Proses penegakan hukum dalam kenyataannya memuncak pada pelaksanaanya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri. Penegakan hukum yang dilakukan ... -
UPAYA KEPOLISIAN MENANGGULANGI MENYEBARKAN BERITA HOAX DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI UNIT CYBER POLDA SUMATERA UTARA)
(2022-01-12)Kemajuan teknologi informasi komunikasi saat ini tidak hanya berdampak positif tetapi juga memiliki dampak negatif yang sangat merugikan orang perorangan, masyarakat jika disalah gunakannya teknologi. Pengguna media sosial ... -
PEMIDANAAN TERHADAP KORPORASI YANG MELAKUKAN USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK TANPA IZIN OPERASI (STUDI PUTUSAN NO. 1125/PID.SUS/2018/PN BJM
(2022-01-12)Kehadiran korporasi dalam era globalisasi dan perekonomian bebas dewasa ini dapat diibaratkan seperti pedang bermata dua, di satu sisi dapat memberikan manfaat(bagi pertumbuhan ekonomi) sedangkan di sisi lain dapat ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENJUALAN IKAN KELUAR NEGERI DAN TIDAK MEMILIKI IZIN LAYAK KONSUMSI (Studi Putusan No.32/Pid.SUS/Prk/2018/PN.Tpg)
(2022-01-12)Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana menganut asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (geenstraf zander schuld), tidak dapat dipisahkan antara kesalahan dengan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan, ... -
PENJATUHAN PIDANA PENJARA DAN KEBIRI TERHADAP PELAKU YANG DENGAN SENGAJA MELAKUKAN KEKERASAN MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN (Studi Putusan No. 69/Pid. Sus/2019/PN. Mjk)
(2022-01-12)Untuk mengetahui penjatuhan pidana dan kebiri terhadap pelaku yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur. Dalam perspektif hukum, tindak pidana kejahatan kekerasan seksual adalah tindak kejahatan yang ...