Hukum: Recent submissions
Now showing items 881-900 of 1669
-
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU YANG MEMPERNIAGAKAN ORGAN TUBUH SATWA YANG DILINDUNGI (Studi Putusan Nomor 213/Pid.B/LH /2020/PN jmb)
(2022-01-17)Pertanggungjawaban pelaku yang memperniagakan organ tubuh satwa yang dilindungi adalah kewajiban pelaku untuk menerima balasan akibat tindak pidana yang dilakukannya. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bentuk ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN HUBUNGAN HOMOSEKSUAL TERHADAP SESAMA ANGGOTA TNI SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Putusan Nomor: 24-K/PM.III-12/AD/II/2020)
(2022-01-17)Perilaku penyimpangan seks salah satu diantaranya yaitu homoskesual cenderung terus meninggi jumlahnya di Indonesia tidak terkecuali di lingkungan TNI. Keberadaan LGBT di Indonesia menjadi kontroversi karena dianggap ... -
“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA MILITER YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (STUDI PUTUSAN NOMOR 41-K/PM.III-19/AD/III/19 PENGADILAN MILITER JAYAPURA)”
(2022-01-17)Negara indonesia merupakan negara negara hukum. Negara yang berdasarkan hukum berarti bahwa semua tindakan yang dilakukan baik oleh pemerintah maupun rakyatnya haruslah berdasarkan atas hukum dan dapat dipertanggung jawabkan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENJUAL BARANG (ROKOK) YANG TIDAK DILABELI CUKAI (Studi Putusan Nomor 51/Pid.Sus/2019/PN Ttn)
(2022-01-14)Tindak pidana di bidang pita cukai yang erat kaitannya dengan tidak melekati pita cukai dan pemalsuan pita cukai pada barang-barang tertentu seperti barang (rokok) akan memberikan dampak pada dua sisi antara ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LAPORAN HASIL UJI NAPZA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA ANGGOTA MILITER PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020)
(2022-01-14)Saat ini banyak sekali ditemukan atau diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN ATAS BERUBAHNYA BERITA ACARA REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA” (Studi Putusan Nomor : 301/Pid.Sus/2019/PN Smn)
(2022-01-14)Tindak Pidana Pemilihan Umum merupakan suatu hal yang sering terdengar oleh masyarakat, di Indonesia tindak pidana pemilihan umum merupakan salah satu permasalahan yang cukup sulit untuk diselesaikan.Undang-Undang Pemiluhan ... -
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PERBUATAN HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH (INCEST) (Studi Putusan No. 15/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Kot)
(2022-01-14)Tuntutan terhadap perlindungan anak sebagai suatu kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat ... -
Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Memiliki Senjata Api Tanpa Izin ( Studi Putusan Nomor 969/Pid.Sus/2020/PN Plg )
(2022-01-14)Senjata api merupakan setiap alat, baik yang sudah terpasang maupun yang belum dioperasikan atau yang tidak lengkap, yang dirancang atau dirubah atau dapat diubah dengan mudah agar mengeluarkan proyektil akibat perkembangan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA MELALUI PENYADAPAN TERHADAP INFORMASI ELEKTRONIK DAN ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK MELALUI KEJAHATAN SKIMMING” (STUDI PUTUSAN NOMOR 282/ PID.SUS/2020/ PN.MKS)
(2022-01-14)Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat di dunia, teknologi informasi (informasi technology) memang peran penting, baik di masa kini maupun dimasa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa kuntungan ... -
TINJAUAN HUKUM ATAS PERKAWINAN SEMARGA DALAM KLAN SEMBIRING (Studi pada masyarakat karo di Tanjung Merawa Kec.Tiganderket)
(2022-01-14)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan semarga dalam hukum adat dapat dicatatkan sebagai perkawinan sah menurut hukum nasional dan untuk mengtahui akibat hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perkawinan ... -
PERANAN KEPALA DESA DALAM PENERAPAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERMANCE) DI DESA HUTAGAOL SIHUJUR KECAMATAN SILAEN KABUPATEN TOBA
(2022-01-14)Skripsi ini membahas tentang ’’Peran Kepala Desa dalam mewujudkan tata perintahan yang baik (Good Governance) di Desa Hutagaol Sihujur Kecamatan Silaen Kabupaten Toba’’ adapun yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini ... -
PENGAWASAN KEUANGAN DAERAH DALAM PELAKSANAAN OTONOMI DAERAH DITINJAU DARI UU NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
(2022-01-14)Pengelolaan keuangan daerah sangat erat kaitannya dengan kesejahtaeraan rakyat, dengan pengelolaan keuangan yang baik maka dapat terwujud pemerintah yang baik, karena pemerintahan daerah merupakan garda utama sebagai alat ... -
TINJAUAN NORMATIF PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NO.21 TAHUN 2020 TERHADAP PERATURAN GUBERNUR SUMATERA UTARA NO.34 TAHUN 2020”
(2022-01-14)Negara Indonesia ialah negara hukum maka dari pada itu adanya sebuah undang undang atau aturan yang ada harusnya saling berkaitan dan memiliki asas hirarki dalam sistem hukum Indonesia Dalam hal tersebut ada ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN PEMERINTAH DESA DALAM PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(2022-01-14)Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik, di mana diseluruh negara yang berkuasa hanyalah satu pemerintah yaitu Pemerintah Pusat namun bentuk desentralisasi tetap perlu dilakukan. Desentralisasi ... -
Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Alat Penyiar Spektrum Frekuensi Radio Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor : 10/PID.SUS/2018/PN.Pti)
(2022-01-12)Perkembangan pertanggungjawaban pidana sebagai pelaku tindak pidana adalah sesuai dengan tujuan dan fungsi hukum untuk memberikan sarana perlindungan masyarakat dan kesejahteran masyarakat, sebab kecenderungan melakukan ... -
ANALISIS PUTUSAN HAKIM TERHADAP PELAKU PIDANA YANG MEMPRODUKSI DAN MENGEDARKAN PERALATAN LISTRIK YANG TIDAK MEMILIKI SERTIFIKAT SNI Studi Putusan Nomor: 130/Pid.Sus/2020/PN.Pwt.
(2022-01-12)Tindak pidana yang memproduksi, mengedarkan, atau memperjual belikan peralatan dan pemanfaat tenaga listrik yang tidak sesuai dengan standar nasional indonesia diatur dalam Undang-Undang RI. Nomor 30 Tahun 2009 Tentang ... -
TINJAUAN HUKUM WANPRESTASI PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA BROKER PROPERTI DENGAN PEMILIK PROPERTI TERHADAP PENJUALAN RUMAH
(2022-01-12)Agen Penjual properti atau Perantara Perdagangan Properti secara Umum dikenal dengan istilah Broker Properti. Broker Properti sangat dibutuhkan oleh Pemilik Properti dan calon pembeli Properti. Perantara perdagangan ... -
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENETAPAN BUNGA DALAM PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (Studi Kasus Nomor 708/Pdt.G/2019/PN Mdn).
(2022-01-12)Penelitian skripsi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan bunga dari 3% menjadi 1% dalam perjanjian hutang piutang dan apa yang dapat dilakukan apabila para ... -
PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENERIMA PINJAMAN ONLINE
(2022-01-12)Berdasarkan Peran Otoritas jasa keuangan (OJK) Dalam memeberikan perlindungan hukum terhadap penerima pinjaman online. Dengan adanya korban korban oleh pinjaman Online yang tidak mengetahui apa yang harus mereka lakukan ... -
Kepailitan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
(2022-01-12)Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmutasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan ...