Search
Now showing items 1-9 of 9
DAMPAK TAX AMNESTY BAGI PELAKU USAHA INDONESIA YANG MENANAMKAN MODAL SECARA LANGSUNG DI LUAR NEGERI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PENGAMPUNAN PAJAK
(2018-10-11)
Dalam upaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak serta untuk mewujudkan pembangunan nasional melalui intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, pemerintah menerapkan kebijakan tax amnesty kepada wajib pajak. ...
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA YANG MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK MEMENUHI ATAU TIDAK SESUAI DENGAN UKURAN MENURUT UKURAN SEBENARNYA (Studi Putusan Nomor: 665/Pid.Sus/2018/PN.Mdn)
(2019-10-06)
kebijakan pemerintah adalah mengganti minyak tanah menjadi Gas. Tingginya kebutuhan akan Gas mengakibatkan timbulnya niat orang untuk melakukan kecurangan dengan melakukan pengoplosan Gas Elpigi yang motifnya untuk mendapatkan ...
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG MEMPRODUKSI ATAU MEMPERDAGANGKAN BARANG DAN/ATAU JASA YANG TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR (Studi Putusan No.1815/Pid.sus/2018/PN.Mdn)
(2019-09-13)
Lahirnya kebijakan konversi minyak tanah ke gas, merupakan program kebijakan pengalihan subsidi dan penggunaan minyak tanah oleh masyarakat ke tabung LPG 3Kg melalui pembagian paket tabung LPG 3Kg. Kebijakan ini dimanfaatkan ...
TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN YANG MENGALAMI KERUGIAN AKIBAT PRODUK MAKANAN KADALUWARSA
(2019-08-13)
Pelaku usaha merupakan pengusaha yang memproduksi suatu barang dan/atau jasa. Sebagai pelaku usaha didalam memproduksi suatu produk makanan sebaiknya mencantumkan tanggal kadaluwarsanya agar masyarakat sebagai konsumen ...
TINJAUAN HUKUM PRAKTIK JUAL RUGI DALAM INDUSTRI RETAIL BERDASARKAN UU NO.5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTIK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT (STUDI PADA SWALAYAN MAJU BERSAMA GLUGUR)
(2020-09-19)
Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing.Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (Predatory Pricing) yang dilakukan ...
Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Yang Mengedarkan Dan Menjual Produk Pangan Yang Tidak Memenuhi Standard Dan Tidak Terdaftar Studi Putusan Nomor :2594/Pid. Sus/2018/PN. Mdn
(2020-09-15)
Penggunaan Bahan Tambahan Pangan (BTP) ke dalam produk pangan oleh pelaku usaha diperbolehkan. Hal tersebut bertujuan untuk menghasilkan produk makanan yang sehat dan bermutu yang tentunya aman. Sehingga penggunaan Bahan ...
TINJAUAN YURIDIS PREDATORY PRICING OLEH PELAKU USAHA RESELLER KARTU PAKET INTERNET DITINJAU DARI UNDANG UNDANG NO. 5 TAHUN 1999 (STUDI: DI KOMPLEK MMTC JALAN PANCING MEDAN)
(2020-10-15)
Jual Rugi adalah tindakan suatu perusahaan menetapkan harga di bawah biaya produksi dengan maksud menyingkirkan pesaing. Penelitian hukum ini adalah dampak kegiatan jual rugi (Predatory Pricing) yang dilakukan oleh pelaku ...
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS HILANGNYA BARANG KIRIMAN PT. SICEPAT MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN (Studi Pada PT. Sicepat Expres di Jln. Pasar III No. 48 Medan Perjuangan)
(2023-06-16)
Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya ...
TANGGUNG JAWAB HUKUM TOKOPEDIA TERHADAP KONSUMEN ATAS KETIDAK SESUAIAN BARANG DALAM JUAL BELI ONLINE
(2024-01-17)
Skripsi ini membahas tentang Pertanggungjawaban Hukum Tokopedia terhadap setiap konsumennya jika terjadi ketidaksesuaian barang dalam jual beli online. Meskipun telah dibentuk regulasi mengenai teknis penyelenggaraan ...