Browsing by Subject "Tindak Pidana"
Now showing items 1-20 of 26
-
ABSTRAKSI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEGAWAI BANK YANG MELAKUKAN PEMALSUAN TRANSAKSI PERBANKAN SECARA BERLANJUT (STUDI PUTUSAN NOMOR 133/Pid.Sus/2016/PN.Skg)
(2018-08-23)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana pegawai bank yang melakukan tindak pidana pemalsuan transaksi perbankan secara berlanjut serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan ... -
ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MELAKUKAN PENYIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN USAHA
(2020-10-01)Dalam menjaga kekayaan alam nya pemerintah Indonesia menciptakan peraturan mengenai minyak bumi yakni Undang – Undang Migas Nomor 22 Tahun 2001. Peraturan tersebut diciptakan oleh negara ditujukan agar terciptanya kemakmuran ... -
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA DENGAN SENGAJA MEMBUAT, MEMAHAMI, MENJUAL, MENGIMPOR, MENGEKSPOR DAN/ATAU MENGEDARKAN BARANG YANG DIBERI HAK DESAIN INDUSTRI (Studi Putusan No. 2505/Pid.Sus/2020/PN. Sby)
(2022-11-25)Tindak Pidana Desain Industri merupakan suatu kegiatan perbuatan dengan sengaja, dan tanpa hak membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi Hak Desain Industri tanpa izin dari ... -
Analisis Yuridis Tindak Pidana Lingkungan Hidup yang Dilakukan Oleh Pengurus CV yang Secara Sengaja Membuang Zat-zat Beracun atau Limbah B3 ke Area Lingkungan Hidup Masyarakat (Studi Putusan Nomor 19/Pid.B/2005/PN.Kray)
(2016-10-14)Tidak pidana pencemaran tersebut umumnya dilakukan atas nama badan hukum, perseroan, ataupun perserikatan, yang sering menggunakan zat-zat kimia berbahaya dalam proses produksinya, kemudian sisa atau limbah bahan kimia ... -
DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENIMPANAN MINYAK BUMI TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 243/PID.SUS/2019/PN.PLI)
(2022-02-02)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam mejatuhkan putusan terhadap pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa izin usaha dan pertanggung-jawaban pelaku penyimpanan minyak bumi tanpa ... -
PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA. (Studi Putusan No:25/Pid/TPK/2015/PT.DKI)
(2016-10-14)Untuk memberantas kejahatan korupsi harus diterapkan sanksi yang tegas agar memberikan efek jera bagi koruptor, sekaligus diharapkan dapat meredam siapapun untuk tidak melakukan korupsi. Salah satu terobosan terbaru dengan ... -
PENEGAKAN HUKUM PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA DI BIDANG CUKAI (Putusan MA No.2649 K/Pid.Sus/2009
(2014-09-18)Salah satu permasalahan yang dihadapi Negara Indonesia, yaitu dimulai adanya krisis finansial di negara-negara Asia, sehingga Negara Indonesia juga tidak lepas dari fenomena global tersebut. Pasca krisis ekonomi, konsumsi ... -
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA MEMBERI UPAH DIBAWAH UPAH MINIMUM PROVINSI (STUDI PUTUSAN NOMOR:1739/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST)
(2015-10-10)Dewasa ini banyak permasalahan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan yang muncul dipermukaan, salah satunya adalah mengenai upah. Pasal 88 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menentukan setiap pekerja/buruh berhak memperoleh ... -
PENERAPAN ASAS NASIONAL AKTIF TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
(2018-09-23)Proses interaksi di dalam masyarakat banyak ditemui pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Pada saat terjadinya pelanggaran hukum, maka hukum berfungsi sebagai alat penyelesaian sengketa. Salah satu bentuk konflik ... -
PENERAPAN ASAS RESTORATIVE JUSTICE DALAM KASUS PENCURIAN RINGAN (PASAL 364 KUHP) (Studi di Polsek Medan Sunggal)
(2014-08-23)Sistem Peradilan Pidana tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan selalu menimbulkan rasa kekecewaan dan ketidakadilan dalam penyelesaiannya. Untuk kejahatan yang sifatnya ringan khususnya tindak pidana pencurian ... -
PENJATUHAN HUKUMAN REHABILITASI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA (Studi Putusan Nomor 06/Pid.Sus-Anak/2015/PN Kph)
(2017-08-17)Penyalahgunaan Narkotika merupakan kejahatan yang perlu penanganan khusus. Karena Pelaku penyalahgunaan Narkotika memiliki sindrom ketergantungan. Dampak dari penyalahgunaan narkotika tidak hanya pada gangguan kejiwaan ... -
PERANAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MEMBERI PETUNJUK KEPADA PENYIDIK DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN ( STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI MEDAN)
(2015-08-16)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan jaksa penuntut umum dalam memberi petunjuk kepada penyidik dalam proses penyidikan tindak pidana penganiayaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah ... -
Peranan Lembaga Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Online (Studi Di Polrestabes Medan)
(2017-08-19)Perjudian online merupakan kejahatan atau tindak pidana yang merupakan permasalahan sosial yang menimbulkan dampak negatif berupa rusaknya moral, dan mental masyarakat terutama generasi muda. Adapun yang menjadiperumusan ... -
Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Tindak Pidana Pemalsuan Akta Otentik (Studi Putusan No. 40/Pid.B/2013/PN. Lsm)
(2016-10-08)Perbuatan seorang Notaris yang melakukan perbuatan pidana berupa pemalsuan akta di mana perbuatan ini sangat bertentangan dengan sumpah jabatannya yang menimbulkan akibat hukum berupa sanksi pidana kasus yang di sengketakan ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEKERJA PERSEROAN TERBATAS YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 163K/PID.SUS/2010)
(2014-09-19)Pembangunan ekonomi dibidang industri kerap sekali memunculkan dampak terhadap pencemaran dan kerusakkan lingkungan hidup. Oleh sebab itu sejak 1982, Indonesia mengatur masalah pengolahan lingkungan hidup melalui Undang-Undang ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU DENGAN SENGAJA MELAKUKAN PERSETUBUHAN DAN MENYEBARLUASKAN PORNOGRAFI ( Studi Putusan : No.294/Pid.Sus/2017/PN BKN).
(2018-09-23)Tindak Pidana Pornografi merupakan salah satu aktivitas kriminal yang berkembang cepat seiring dengan berkembangnya Ilmu dan Pengetahuan terutama teknologi dan informasi, sehingga dapat mempengaruhi bagaimana pelaku tindak ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TURUT SERTA DALAM TINDAK PIDANA KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI (STUDI PUTUSAN No.712/PID.SUS/2012/PN.PBR)
(2017-08-05)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang tanpa hak menangkap dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara bersama-sama (Studi Putusan Nomor:712/P ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN TANPA IZIN (STUDI PUTUSAN NOMOR 902K/PID.SUS/2010)
(2014-09-14)Yang dapat menjadi ‘subjek’ pelaku tindak pidana adalah ‘manusia’ yakni orang perorangan atau badan hukum. Pertanggungjawaban pidana merupakan pertanggungjawaban pribadi. Tindak pidana yang dilakukan seseorang atau pelaku ... -
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU YANG SECARA BERSAMA-SAMA MENYIMPAN SENJATA API DAN AMUNISI TANPA IZIN No.37/Pid.B/2016/PN.Blora
(2018-05-15)Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang secara bersama-sama menyimpan senjata api dan amunisi (Studi Putusan No. 37/Pid.B/2016/PN.Blora). Metode yang digunakan ... -
PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA ANAK DI POLRESTA MEDAN
(2006-02-28)Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhakan pidana lepas dalam tindak pidana penipuan. Masalah penerapan hukum menjadi hal penting dalam pembebasan masalah hukum, proses akhir ...