• Login
    View Item 
    •   Home
    • Seminar Proposal
    • Hukum
    • View Item
    •   Home
    • Seminar Proposal
    • Hukum
    • View Item
    JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

    ANALISIS HUKUM TERHADAP PUTUSAN TENTANG PENGUSAHA YANG MELAKUKAN PHK KARYAWAN DENGAN ALASAN MANGKIR (STUDI PUTUSAN HAKIM PENGADILAN HUBUNGAN INDUSTRIAL MEDAN DAN MAHKAMAH AGUNG TERHADAP PUTUSAN NOMOR 96/PDT.SUS-PHI/2019/PN.MDN DAN PUTUSAN NOMOR 1023K/PDT.SUS-PHI/2019)

    Thumbnail
    View/Open
    FERNANDO NAIBAHO.pdf (253.5Kb)
    Date
    2023-06-21
    Author
    NAIBAHO, FERNANDO
    Metadata
    Show full item record
    Abstract
    Pemutusan hubungan kerja merupakan pemutusan hubungan kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha, atau berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja, sebagai akibat perselisihan antara pekerja dengan pengusaha. Emman Dharma Putra Zendrato merupakan seorang pekerja yang mendapatkan pemutusan hubungan kerja oleh PT.BANK DANAMON INDONESIA dikarenakan menolak perintah kerja dan terjadinya mangkir. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan Pemutusan Hubungan Kerja yang digunakan oleh PT. BANK DANAMON INDONESIA telah sesuai dengan berdasarkan Undang – Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dan untuk mengetahui apakah Amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1023 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang – undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis, sumber data yang yang diperoleh dari sumber data sekunder, metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan, serta setelah data terkumpul akan dianilisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tergugat terbukti bersalah melanggar Pasal 168 Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan menolak mutasi adalah menolak perintah kerja yang berakibat orang yang menolak mutasi tersebut dianggap mengundurkan diri dan pemutusan hubungan kerja ini sudah berdasarkan peraturan – peraturan yang berlaku.
    URI
    https://repository.uhn.ac.id/handle/123456789/8779
    Collections
    • Hukum [4]

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback
     

     

    Browse

    All of Repository UHNCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjects

    My Account

    LoginRegister

    Repository UHN copyright © 2018  UHN-OFFICIAL
    Contact Us | Send Feedback