ANALISIS RASIO KEUANGAN UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kinerja Keuangan Pemerintahan daerah kabupaten dairi jika dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah, Rasio Efektivitas PAD, Rasio Efesiensi Keuangan Daerah, Rasio Keserasian, dan Rasio Pertumbuhan. Fenomena dalam penelitian ini yaitu ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi dari pemerintah pusat yang tercermin dalam besarnya bantuan pemerintah pusat baik dari sudut anggaran rutin, rendahnya kemampuan daerah untuk menggali potensi sumber-sumber PAD yang tercermin dari penerimaan Jenis penelitian adalah Deskriptif Kuantitatif, Teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi dokumentasi berupa laporan realisasi anggaran, dan Teknik analisis data yang digunakan dengan mengumpulkan data penelitian yang dilakukan berupa Laporan Realisasi Anggaran, menghitung kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi, menganalisis dan membahas kinerja keuangan pemerintah Daerah Kabupaten Dairi dengan indikator yang sesuai dengan teori, dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan rasio kemandirian yang masih sangat rendah terjadi dikarenakan kurang mampunya Pemerintah Daerah KabupatenDairi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah sehingga menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi bergantung dengan pemerintah pusat, sedangkan untuk rasio efektivitas PAD dikatakan sudah baik dikarenakan Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi mampu dalam mencapai target untuk pendapatan asli daerah tersebut, dan untuk rasio efisiensi dikatakan buruk karena Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi belum dapat menekan jumlah belanja daerahnya, untuk rasio keserasian dikatakan kurang baik (negatif) karena pengeluaran dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi sebagian besar dana yang dimiliki masih diprioritaskan untuk kebutuhan belanja operasi sehingga rasio belanja modal relative kecil, dana pemerintah daerah yang lebih condong pada pengeluaran-pengeluaran rutin untuk pemenuhan aktivitas pemerintahan dan belum memperhatikan pembangunan daerah, dan untuk tingkat rasio pertumbuhannya negative, karena nilai Total Pendapatan Daerah (TPD),Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Operasi semakin tinggi sedangkan nilai Belanja Modal semakin rendah.