PEMBERIAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP PEMILIK DAN PEMAKAI NARKOTIKA

Abstract

Dalam pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari keselahan seseorang, pada dasarnya seseorang dikatakan melakukan kesalahan karena terdakwa atau pelaku kejahatan tindak pidana telah memenuhi unsur-unsur kesalahan yang terdapat pada terdakwa. Di dalam hukum pidana dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa adanya kesalahan (Geen Straaf Zonder Schuld)” Didalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat persoalan atau permasalahan dimana prinsip kesalahan dalam Undang-Undang Narkotika tidak menganut konsep pertanggungjawaban Pidana pada umumnya. Karena pada dasarnya prinsip kesalahan adalah harus memenuhi unsur Actus reus dan Mens rea yang terdapat dalam Asas kesalahan. Penggunaan hukum pidana sebagai sarana penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada dasarnya mengacu terhadap sanksi yang diberikan oleh hakim berdasarkan pertimbangannya dalam proses pengadilan. Pemberian sanksi pidana terhadap para pelaku tindak kejahatan narkotika harus sesuai, adil, dapat dipertanggungjawabkan dan relevan dengan perbuatan kejahatan yang dilakukan pelaku. Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi oleh hakim terhadap tindakan pelanggaran yang dilakukan pelaku dalam putusan Nomor 2211/Pid.Sus/2018/PN.Mdn, dan juga untuk melihat bagaimana penerapan Asas Kesalahan yang dianut di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009. Keseluruhan data dalam skripsi ini di kumpulkan melalui studi kepustakaan (library research) dan di gabungkan untuk mendapatan aturan hukum yang jelas.