Browsing Ilmu Hukum by Title
Now showing items 451-470 of 1650
-
KEDUDUKAN SHORT MESSAGE SERVICE (SMS) SEBAGAI ALAT BUKTI UNTUK MENGUNGKAP TERJADINYA KEJAHATAN PENGANCAMAN MELALUI ALAT TELEKOMUNIKASI. (Studi Putusan No.231/Pid.B/2013/PN.Siak.)
(2014-09-19)Perkembangan jenis media telekomunikasi semakin hari semakin meningkat. Keberadaan handphone sendiri sebagai salah satu alat komunikasi dewasa ini bayak digunakan oleh masyarakat awan diseluruh dunia. Kejahatan yang semakin ... -
KEKUASAAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DALAM BIDANG LEGISLASI SETELAH AMANDEMEN UUD 1945
(2020-09-21)Presiden merupakan kepala egislasi sekaligus kepala pemerintahan dalam suatu egislasi yang menganut egisl pemerintahan presidensial. Dalam konstitusi tugas Presiden ialah menjalankan undang – undang. Dalam proses ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI DIGITAL SEBAGAI DASARPERTIMBANGANHAKIM MENJATUHI PUTUSAN DALAMTINDAK PIDANAMENYEBARKAN PORNOGRAFI
(2020-09-25)Perkembangan teknologi yang semakin pesat sangatlah mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Pengaruh yang diberikan pun beragam dapat berupa suatu perubahan yang lebih baik dari keadaan sebelumnya, hingga suatu ... -
Kekuatan Alat Bukti Rekaman Suara Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.
(2020-09-15)Kasus korupsi sekarang ini menjadi kasus yang terus menjadi sorotan di Indonesia karena pelakunya tidak lain adalah pejabat-pejabat negara yang menduduki posisi penting dalam pemerintahan. Seiring dengan perkembangan ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI SURAT LAPORAN HASIL UJI NAPZA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN KEPADA ANGGOTA MILITER PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I (STUDI PUTUSAN NOMOR 19-K/PM.I-06/AD/VI/2020)
(2022-01-14)Saat ini banyak sekali ditemukan atau diberitakan di berbagai media cetak maupun elektronik anggota atau oknum TNI yang terlibat langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku penyalahgunaan narkotika dengan cara ... -
KEKUATAN ALAT BUKTI VISUM ET REPERTUM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK
(2020-08-31)Pada dasarnya didalam pembuktian tindak pidana dibutuhkan adanya suatu peran seseorang yang memiliki keahlian khusus, seseorang yang memiliki keahlian khusus itu sering disebut ahli, kehadiran dokter Forensik berguna untuk ... -
KEKUATAN HUKUM GROSSE AKTA PENGAKUAN HUTANG YANG DILAKUKAN DEBITUR DALAM KEADAAN SAKIT KERAS DIHADAPAN NOTARIS
(2020-07-29)Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui kekuatan akta pengakuan hutang yang dilakukan debitur dalam keadaan sakit keras di hadapan notaris. Akta pengakuan Hutang (Grosse) adalah akta yang ... -
KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA
(2017-04-30)KEKUATAN HUKUM PERADILAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM PENYELESAIAN PERSELISIHAN ANTARA SERIKAT PEKERJA DENGAN PENGUSAHA -
KEKUATAN HUKUM PERJANJIAN PADA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN APABILA TERJADI PERPINDAHAN KELAS PERAWATAN PADA SALAH SATU PIHAK DALAM KEADAAN SAKIT
(2017-04-06)Tujuan utama penulis skripsi ini adalah untuk mengetahui bagaimana kekuatan mengikat suatu perjanjijan apabila pasien pindah kelas dari kelas rendah ke kelas yang lebih tinggi dalam keadaan sakit dan untuk mengetahui ... -
KEKUATAN KETERANGAN TERDAKWA SEBAGAI ALAT BUKTI BAGI HAKIM UNTUK MELAKUKAN PEMIDANAAN TERHADAP TERDAKWA (Studi Putusan Nomor. 564/PID.B/2013/PN MEDAN)
(2014-08-28)Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar RI 1945. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan warga dalam kedudukan yang sama dalam hukum. Dalam hukum acara ... -
KEKUATAN PUTUSAN PENGADILAN DALAM MENETAPKAN HAK ASUH ANAK AKIBAT PERCERAIAN ORANG TUA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN
(2024-01-17)Tujuan penelitian untuk mengetahui kekuatan putusan dalam menetapkan hak asuh anak akibat perceraian dan bagaimana tanggung jawab orang tua yang bukan pemegang hak asuh akibat perceraian. Metode yang digunakan dalam ... -
KEKUATAN SAKSI VERBALISAN DALAM PEMBUKTIAN TERJADINYA TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DISERTAI DENGAN KEKERASAN (Study Putusan Nomor : 2730/Pid.B/2012/PN-Mdn)
(2015-09-21)Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur tentang tata cara alat-alat bukti yang dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tindak pidana pencurian telah diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 ... -
Kepailitan dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Polis Asuransi Dalam Hal Perusahaan Asuransi Dinyatakan Pailit
(2022-01-12)Salah satu lembaga keuangan yang dapat melakukan transmutasi dana masyarakat tersebut adalah perusahaan asuransi. Usaha perasuransian sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena dari kegiatan ... -
KEPASTIAN HUKUM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU) TERHADAP ANAK PERUSAHAAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (BUMN) (STUDI PUTUSAN NOMOR 15/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Medan)
(2022-01-12)Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum pengaturan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap anak perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam penulisan skripsi ini dengan ... -
KEPASTIAN HUKUM MENGENAI HAK WARGA NEGARA ASING PEMEGANG IZIN TINGGAL TERBATAS ATAS SPONSOR SUAMI ATAU ISTRI WNI DI INDONESIA
(2024-01-18)Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap izin tinggal terbatas orang asing yang bekerja dan/atau menikah dengan WNI (Warga Negara Indonesia) dan bagaimana perlindungan ... -
KEPEMILIKAN PROPERTI OLEH WARGA NEGARA ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 103 TAHUN 2015 TENTANG PEMILIKAN RUMAH TEMPAT TINGGAL ATAU HUNIAN OLEH ORANG ASING YANG BERKEDUDUKAN DI INDONESIA”.
(2017-09-12)Properti merupakan salah satu sektor yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Bentuk yang utama dari properti ini adalah termasuk real property (tanah), kekayaan pribadiatau kepemilikan barang secara fisik lainnya, dan ... -
KETERBATASAN WEWENANG KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA. (STUDI KASUS KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA DALAM MENYELESAIKAN KASUS-KASUS PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA)
(2022-10-24)Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kewenangan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Bagaimana Keterbatasan kewenangan Komisi Nasional Hak ... -
KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MEMBENTUK PERATURAN DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DI DESA SINAR BARU DARO-DARO, KECAMATAN LAHUSA, KABUPATEN NIAS SELATAN
(2022-11-16)Badan Permusyawaratan Desa memiliki fungsi utama yakni merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa bersama-sama dengan pemerintah desa (legislasi) serta menampung dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah ... -
KEWENANGAN JAKSA MELAKUKAN EKSEKUSI PUTUSAN HAKIM YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO. 16 TAHUN 2004 TENTANG KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
(2024-01-18)Korupsi merupakan penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Korupsi merupakan masalah serius, seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi akan ... -
KEWENANGAN KEJAKSAAN JENDERAL MUDA BIDANG TATA USAHA NEGARA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NOMOR 2 TAHUN 2019
(2023-06-19)Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2019 sebagai pengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2017, dalam peraturan ini terdapat jalur baru bagi para ...