| dc.description.abstract | Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksaanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Menurut UU No. 60 tahun 2014 dalam buku Yuliansyah dan Rusmianto menyatakan :
Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) setiap tahun .
PP No 60 Tahun 2014 menambahkan bahwa Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.Pada prinsipnya Dana Desa dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Namun, untuk mengoptimalkan penggunaannya, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain pembangunan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Dalam rangka pengentasan kemiskinan, Dana Desa juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan primer pangan, sandang, dan papan masyarakat. Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan yang tidak prioritas dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi. Penggunaan Dana Desa mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa. | en_US |
